Kace Timur – Pemerintah Desa Kace Timur menggelar rapat koordinasi terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terputus atau tidak lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan di halaman Kantor Desa Kace Timur dan dihadiri oleh seluruh Ketua RT se-Desa Kace Timur.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Kace Timur, Amirullah, serta dihadiri Ketua BPD Suryanto, Pendamping PKH Rurin, dan Kasi Kesra Desa Kace Timur Ali Akbar.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Kace Timur Amirullah menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini penting untuk memastikan data masyarakat penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang layak menerima bantuan namun justru terputus dari program PKH. Karena itu kami meminta seluruh Ketua RT aktif memberikan data dan informasi yang akurat agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Amirullah.

Ketua BPD Suryanto juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerja sama seluruh perangkat desa dalam proses pendataan penerima bantuan sosial.

“Masalah bantuan sosial ini sangat sensitif di masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama menjaga transparansi dan melakukan pendataan secara objektif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ungkap Suryanto.

Sementara itu, Pendamping PKH Rurin menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan KPM terputus dari bantuan PKH, di antaranya perubahan data DTKS, ketidaksesuaian administrasi, hingga hasil verifikasi pusat.

“Kami berharap para Ketua RT dapat membantu memberikan informasi terbaru mengenai kondisi warga. Jika memang ada warga yang layak namun belum menerima bantuan, maka akan kita usulkan kembali sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Rurin.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Kesra Desa Kace Timur Ali Akbar mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas terkait bantuan sosial.

“Segala bentuk pengusulan maupun informasi resmi mengenai bantuan akan disampaikan melalui Pemerintah Desa. Kami berharap masyarakat tetap berkoordinasi melalui RT masing-masing,” katanya.

Dalam sesi diskusi, salah satu pertanyaan disampaikan oleh Ketua RT 9, Abu Bakar.

“Bagaimana solusi bagi warga yang sebelumnya menerima PKH, namun tahun ini terputus padahal kondisi ekonominya masih tergolong kurang mampu?” tanyanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Pendamping PKH Rurin menjelaskan bahwa pemerintah desa bersama pendamping sosial akan melakukan pengecekan ulang data warga yang bersangkutan untuk kemudian diusulkan kembali apabila memenuhi syarat.

Rapat koordinasi berlangsung dengan tertib dan penuh diskusi aktif dari para Ketua RT. Pemerintah Desa Kace Timur berharap melalui kegiatan ini, pendataan bantuan sosial khususnya PKH Tahun 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penulis: Ferry